JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco SE MM protes kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diduga telah memangkas anggaran kesehatan Rp 220 miliar secara sepihak, kemudian dialihkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) 2023.
Padahal anggaran itu telah disetujui di tingkat komisi dan banggar, hingga disahkan di Paripurna DPRD DKI Jakarta.
“Di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) pun tidak ada perubahan. Tapi ketika balik ke eksekutif, dipotong secara sepihak tanpa persetujuan Komisi E dan Banggar,” protes Basri Baco.
Pemangkasan anggaran secara sepihak itu, lanjut dia, seolah telah mengambil alih kewenangan dewan dalam fungsi anggaran. Mengingat dewan memiliki tiga fungsi yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
“Kami protes. Tidak bisa begitu (memangkas anggaran secara sepihak). Karena eksekutif itu tak memiliki fungsi anggaran,” ketus Basri Baco.
Ia memaparkan, anggaran Rp 220 miliar itu untuk pembelian alat kesehatan (alkes) di 15 rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi masyarakat ini masuk dalam ketegori darurat dan mendesak (darsak).
“Karena kodisinya darurat mendesak, maka meskipun Dinas Kesehatan tidak memasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), teman-teman di dewan memutuskan untuk memasukkannya,” terangnya.
“Proses penganggarannya pun sudah berjalan sesuai aturan. Tapi ketika kembali ke TAPD, malah dipangkas,” ujar dia lagi.
Adapun pengalihan anggaran itu dilakukan menyusul hasil evaluasi Kemendagri terhadap BTT Pemprov DKI Jakarta 2023 Rp648,5 miliar. Nilai ini dianggap tidak sepadan dengan target belanja daerah Rp74,3 triliun.
Lalu anggaran kesehatan Rp220 miliar tadi, yang dianggap tidak masuk dalam RKPD, dipindahkan ke BTT. Dan BTT 2023 Pemprov DKI pun naik menjadi Rp868,5 miliar.
Meski demikian, Basri Baco tetap protes. Menurutnya, kalaupun ada penyesuaian jumlah BTT, tidak boleh hanya diambil dari satu dinas saja. “Mengapa hanya anggaran di Dinas Kesehatan yang dipangkas untuk dialihkan ke BTT,” protes dia lagi.
Karena akibat pemangkasan anggaran itu, Basri Baco khawatir kebutuhan darurat dan mendesak terhadap kesehatan untuk rumah sakit di Jakarta, tak bisa terpenuhi tahun ini.
“Padahal penerima manfaat dari pengadaan alkes itu adalah masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang kaya yang bisa pilih rumah sakit swasta bertarif mahal,” ujarnya kesal.
Untuk itu, pria yang juga dikenal sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta ini meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat menelusuri pemangkasan anggaran kesehatan tersebut. “Kami meminta Gubernur DKI Jakarta menyelidiki dan menelusuri mengapa sampai terjadi pemangkasan anggaran kesehatan Rp 220 miliar ini,” harap Basri Baco.(sub)
