Sidang Uji Materi UU Pemilu, Pemerintah: Anggapan Pemohon Kurang Tepat

Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar.(Foto:Tangkapan Layar Youtube Mahkamah Konstitusi)

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam sidang Uji Materiil Undang-Undang Pemilu menilai anggapan pemohon terkait dengan sistem Proporsional Terbuka, kurang tepat.

Penilaian tersebut disampaikan pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar, dalam sidang yang berlangsung Kamis (26/01/2023), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi.

Dalam Perkara bernomor 114/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Pemilu ini diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Para Pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945.

Bahtiar mengatakan, argumentasi dan pandangan para Pemohon yang menyatakan praktik penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dianggap telah mengerdilkan organisasi partai politik dalam menentukan seleksi calon legislatif, membuat daftar nomor urut calon legislatif sekaligus menentukan siapa saja calon legislatif sekaligus menentukan siapa saja calon legislatif yang layak terpilih dalam pemilu.

“Anggapan para pemohon tersebut kurang tepat, karena dalam sistem proporsional tertutup maupun terbuka tetap partai politik yang menentukan seluruh daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan,” kata Bachtiar seperti dikutip Express.co.id dari situs Mahkamah Kostitusi mkri.go.id.

Bedanya, lanjut dia, dalam sistem proporsional tertutup, calon legislatif tidak dicantumkan dalam surat suara. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka memuat tanda gambar parpol dan nama-nama calon legislatif pada surat suara.

“Sistem proporsional terbuka tidak mengurangi hak partai politik dalam menentukan seleksi caleg dan membuat nomor urut caleg. Meskipun caleg merupakan perseorangan tetapi tetap bernaung dalam parpol sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan (2) UU 7/2017 yang menyatakan partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal parpol peserta pemilu. Sehingga parpol memiliki kewenangan penuh dalam menentukan seleksi caleg dan membuat daftar nomor urut caleg termasuk menentukan siapa yang layak untuk dipilih yang juga merupakan kader terbaik partai yang telah diseleksi oleh partai,” papar Bahtiar.

Namun demikian, sambung Bahtiar, dalam hal siapa yang akan terpilih menjadi anggota legislatif tentu diserahkan kepada pemilih.

Mengingat baik dalam sistem proporsional tertutup maupun dalam proporsional terbuka, karena merupakan pemilihan langsung on man one vote one value, maka yang menentukan caleg terpilh adalah para pemilih pada setiap daerah pemilihan.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam menentukan pilihannya berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota calon DPR dan DPRD.

Bahtiar menyebut perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup mewarnai dalam setiap pembahasan dan dialog baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen selama pembahasan UU Pemilu termasuk selama pembahasan UU Pemilu.

Sistem proporsional terbuka dalam UU merupakan hasil musyawarah pembentuk UU dengan memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan sub-sub sistem politik dalam berbagai aspek antara lain penguatan sistem kepartaian, budaya politik dan sebagainya.

“Substansi Pasal 168 ayat (2) yang didalilkan para pemohon masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian mengingat keselarasan dalam konsep trias politica, penyelenggaraan ketatanegaraan bersifat dinamis,” jelas Bahtiar di hadapan Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Menurut Bahtiar, pada prinsipnya Pemerintah menghormati hak warga negara dan eksistensi parpol secara proporsional dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, karena keduanya merupakan satu kesatuan komponen sebagai bagian pilar demokrasi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.(*)

BAGIKAN