Targetkan Kemiskinan Ektrem 0%, Presiden Minta Investasi Harus Diberi Perhatian

Caption: Presiden Joko Widodo pada sambutan di Rakornas Forkopimda Se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Selasa (17/01/2023).(twt:@jokowi)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para pimpinan daerah se-Indonesia untuk bersama-sama bekerja keras menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini menjadi 0% di tahun 2024 mendatang.

Bersamaan dengan itu, Presiden juga menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. Untuk itu, Presiden meminta para kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap investasi ini.

“Kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini masih 2%, dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. Pemerintah menargetkan, tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem ini harus 0%,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Selasa (17/01/2023).

Dilansir Express.co.id dari akun twitternya @jokowi, Presiden mengakui seluruh pemerintah daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan, intervensi apa yang harus dilaksanakan, targetnya siapa dan sasarannya siapa. Sudah ada semuanya.

Presiden Joko Widodo membuka dengan resmi Rakornas Forkopimda Se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Selasa (17/01/2023).(twt:@jokowi)

“Saya juga meminta kepala daerah menekan angka gagal tumbuh pada anak (stunting) di daerah masing-masing. Angka stunting secara nasional terus turun dari 37% pada 2014 menjadi 24% pada 2021, dan diperkirakan 21% pada 2022. Namun, target di bawah 14% pada 2024 harus bisa tercapai,” ujarnya.

Orang nomor satu RI ini juga menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023.

Untuk itu, ia meminta para kepala daerah memberikan perhatian lebih terhadap investasi ini.

“Terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Presiden dilansir Express.co.id dari Setkab.go.id. Selasa (17/01/2023).

Presiden menyampaikan, saat ini terdapat dua masalah besar yang berkaitan dengan investasi yang dihadapi daerah, salah satunya adalah masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Presiden, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya.

“Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini,” ujarnya.(*)

BAGIKAN