Yusril Turun Gunung Dukung Proporsional Tertutup, Selamatkan Demokrasi dari Kendali Pemilik Modal

Yusril Ihza Mahendra pada Rakornas dan Musyawarah Partai PBB di el-Royal Hotel Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (11/01/2023).(Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyatakan dukungannya terhadap sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang.

Tak hanya sekadar mendukung, Yusril bahkan siap turun gunung dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait terhadap permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali ke proporsional tertutup.

Langkah ini, kata Yusril, dilakukan untuk mengantisipasi jika permohonan gugatan yang diajukan enam orang dianggap tidak memiliki legal standing oleh MK.

“Karena ada kekhawatiran kami bahwa yang mengajukan permohonan ke MK itu kan perseorangan. Kalau dikaitkan dengan pasal 22 UUD 1945, pemilu itu kan diikuti partai politik,” kata Yusril kepada sejumlah wartawan di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta (11/01/2023)

“Kalau orang per orang yang menguji Undang-Undang, bisa-bisa dianggap tidak punya legal standing,” imbuhnya.

Mengingat delapan partai politik (Parpol) pemilik kursi di DPR RI sudah menyatakan sikap untuk menolak sistem proporsional tertutup, praktis hanya PDIP sendirian yang kini mendukung permohonan di MK tadi.

Namun menurut Yusril, PDIP tidak mungkin maju sebagai pihak terkait di MK. “PDIP dalam posisi tidak mungkin. Karena PDIP terlibat dalam pembentukan Undang-undang (Pemilu),” terang dia.

“Jadi PBB satu satunya partai, yang (telah) beberapa kali ikut pemilu, tapi tidak membahas UU tersebut,” ujarnya lagi.

Dengan kesiapan PBB menjadi pihak terkait, maka apabila MK menganggap enam orang penggugat tidak memiliki legal standing, di posisi itulah PBB akan tampil.

Ditanya soal manfaat dari Proporsional Tertutup, Yusril Ihza Mahendra mengklaim anggota DPR terpilih akan jauh lebih baik daripada DPR yang ada sekarang.

“Siapapun bisa jadi anggota DPR meskipun dia tidak punya uang banyak,” sambung Yusril.

Dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang diberlakukan saat ini, Yusril mengaku prihatin.

Karena meskipun sebuah partai tidak memiliki ideologi yang jelas, (dan) tidak punya sejarah, namun karena punya modal, calegnya tetap jadi anggota DPR.

Kondisi ini menyebabkan demokrasi terkesan dikendalikan oleh pemilik modal.

“Miris ya, partai itu tidak punya ideologi yang jelas, tidak punya sejarah, tapi ya punya modal, dan itu jadi (anggota DPR). Akhirnya, ya negara kita ini bukan negara demokrasi yang benar-benar. Tapi dikendalikan oleh para pemilik modal itu,” tutur Yusril dalam lagi.(sub)

BAGIKAN